Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DBJC) dan Ketentuan IT Inventory

Dengan diterapkannya Peraturan DJBC No. Per-2/BC/2012 yang mewajibkan seluruh kawasan berikat mempunyai aplikasi online IT Inventory Bea Cukai, maka perusahaan diharuskan memiliki software yang digunakan untuk mencatat aktifitas keluar masuk barang dengan sistem online yang dapat di akses oleh pihak DJBC.

Sistem online yang digunakan oleh perusahaan juga harus memenuhi kriteria-kriteria yang disesuaikan dengan masing-masing peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu:

  1. Sistem informasi harus mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, WIP, adjustment, dan stock opname
    secara kontinu dan realtime.
  2. Sistem informasi harus memiliki sistem reporting yang mampu membuat peraturan dengan bentuk dan
    format sesuai peraturan.
  3. Sistem informasi harus mampu mencatat, menyimpan, dan menampilkan riwayat aktivitas (log).
  4. Sistem informasi harus bisa diakses secara online dari Kantor Pabean dan memberikan data terkini (realtime)
    ketika diakses oleh pejabat Bea dan Cukai.
  5. Pencatatan dalam sistem informasi dilakukan oleh pihak yang memiliki akses (authorized access).
  6. Dalam hal terdapat perubahaan pencatatan atau perubahan data harus dilakukan oleh pihak yang
    memiliki kewenangan.
  7. Sistem informasi menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis,
    nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.
  8. Akses oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebatas membaca laporan dan mengunduh (download) data laporan.

BSC Indonesia (BSC) telah menyediakan IT Inventory (Bea Cukai Module) yang memudahkan
Anda untuk mengelola pergerakan dan nilai persediaan sampai menghasilkan informasi bagi
stakeholder termasuk DJBC, juga memudahkan perusahaan dalam melakukan rekonsiliasi
dengan dokumen kepabeanan di KPPBC. Silahkan hubungi kami untuk konsultasi atas
permasalahan perusahaan Anda.